Makalah Perubahan Sosial Dan Dinamika Pemerintahan, Dalam Hal Cakupan Kepemerintahan

• Menurut Wilbert Moore, mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan penting dari struktur sosial, dan yang dimaksud dengan struktur sosial adalah pola-pola perilaku dan interaksi sosial.
• Perubahan sosial didefinisikan sebagai variasi atau modifikasi dalam setiap aspek proses sosial, pola sosial dan bentuk-bentuk sosial serta setiap modifikasi pola antar hubungan yang mapan dan standar perilaku.
• Perubahan sosial adalah fenomena yang tampil rumpil dalam arti menembus keberbagai tingkat kehidupan sosial.
• Keseluruhan aspek kehidupan sosial itu terus-menerus berubah, yang berbeda hanyalah tingkat perubahannya. Contoh: sikap laki-laki terhadap wanita yang bekerja, mungkin akan berubah lebih cepat dibandingkan dengan perubahan institusi sosial bersangkutan.
• Jadi perubahan sosial akan dipandang sebuah konsep yang serba mencakup, yang menunjuk kepada perubahan fenomena sosial diberbagai tingkat kehidupan manusia, mulai dari tingkat individual hingga tingkat dunia.
• Faktor yang dapat menghambat perubahan, yaitu:
  1. Sifat traumatis
  2. Sikap tertentu (sikap dari individu)
  3. Sistem stratifikasi sosial sangat mencolok
  4. Fragmentasi komunitas
  5. Kepentingan terselubung
  6. Faktor sosial – psikologis

Ada perbedaan pandangan mengenai sebab timbulnya rintangan terhadap perubahan ini, Spicer menyatakan orang selalu mengubah cara-cara mereka, tetapi mereka akan merintangi perubahan karena 3 hal yaitu:

1. Jika perubahan itu dibayangkan dapat mengancam keamanan mendasar
2. Jika perubahan itu tidak dipahami
3. Jika perubahan itu dipaksakan terhadap / kepada mereka

Definisi Perubahan Sosial dan Budaya
Berikut ini beberapa ilmuwan yang mengungkapkan tentang definisi dan batasan perubahan sosial.
Beberapa tokoh memberikan pengertian mengenai perubahan sosial:

 
Gillin dan Gillin Suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan, dinamika dan komposisi penduduk, ideologi, ataupun karena adanya penemuan-penemuan baru di dalam masyarakat.

Samuel Koenig Modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia, yang terjadi karena sebab intern atau ekstern.

Selo Soemardjan Segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Max Iver Perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial.

Kingsley Davis Perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.
Bruce J. Cohen Perubahan struktur sosial dalam organisasi sosial sehingga syarat dalam perubahan itu adalah sistem sosial, perubahan hidup dalam nilai sosial dan budaya masyarakat. Roucek dan Warren Perubahan dalam proses sosial atau dalam struktur masyarakat.

Pengaruh Perubahan
Teknologi dapat menyebabkan perubahan, ada 2 (dua) pendekatan yang menunjukan kekuatan memaksa teknologi:

1. Kita dapat meneliti bebrbagai perubahan khusus dan mencoba mencari penyebabnya ke perubahan teknologi yang terjadi
2. Kita dapat memperhatikan penemuan teknologi tertentu dan mencoba menurut perkembangan selanjutnya, sebagai contoh: migrasi masyarakat desa kota, yang menyebabkan pemisahan jarak fisik dan karena itu adanya pemisahan sosial dan psikologis  migrasi tersebut terjadi karena adanya motivasi di bidang transportasi seperti: kereta api

Pengaruh Teknologi

1. Teknologi dapat meningkatkan alternatif
2. Teknologi mempengaruhi perubahan  mengubah pola-pola interaksi
3. Teknologi dapat menimbulkan masalah sosial

Aspek-aspek Perubahan Sosial
Dalam ilmu sosiologi dibedakan antara sosiologi makro dan sosiologi mikro. Sosiologi makro adalah ilmu sosiologi yang mempelajari pola-pola sosial bersekala besar terutama dalam pengertian komparatif dan historis, misalnya antara masyarakat tertentu, atau antara bangsa tertentu. Sosiologi mikro lebih memberikan perhatian pada perilaku sosial dalam kelompok dan latar sosial masyarakat tertentu. Berangkat dari pengertian tersebut agak sulit menempatkan studi perubahan sosial, apakah dalam posisi sosiologi makro atau mikro. Akan tetapi, mempertimbangkan beberapa hal, seperti akan dijelaskan kemudian, studi perubahan sosial berwajah ganda, baik sosiologi makro maupun mikro.

 
Namun demikian, merumuskan suatu konsep atau definisi yang dapat diterima berbagai pihak merupakan pekerjaan yang sulit dan bisa jadi tidak bermanfaat. Itulah sebabnya, dalam kajian ini teori perubahan sosial yang dikedepankan tidak berpretensi untuk memuaskan sejumlah tuntutan. Dalam kajian ini yang dimaksud dengan satu pengertian perubahan sosial adalah terjadinya perubahan dari satu kondisi tertentu ke kondisi yang lain dengan melihatnya sebagai gejala yang disebabkan oleh berbagai faktor. Hal itu terjadi lebih sebagai dinamika “bolak-balik” antara hakikat dan kemampuan manusia sebagai makhluk yang hidup dan memiliki kemampuan tertentu (faktor internal) berdialektika dengan lingkungan alam (fisik), sosial, dan budayanya (faktor eksternal).

Persoalan yang dibicarakan oleh teori perubahan sosial antara lain sebagai berikut. Pertama, bagaimana kecepatan suatu perubahan terjadi, ke mana arah dan bentuk perubahan, serta bagaimana hambatan-hambatannya. Dalam kasus masyarakat Indonesia, hal ini dapat dilakukan dengan melihat sejarah perkembangan sosialnya. Seperti diketahui, Indonesia mengalami proses percepatan pembangunan, atau modernisasi awal terutama setelah tahun 1900-an, yakni ketika Belanda memperkenalkan kebijakan politik etis. Akan tetapi, seperti akan dijelaskan kemudian, percepatan perubahan di Indonesia terutama terjadi setelah tahun 1980-an. Hal itu berkaitan dengan pengaruh timbal balik perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta beberapa kemudahan yang disebabkan faktor tersebut.

Kedua, faktor apa yang berpengaruh terhadap perubahan sosial. Dalam hal ini terdapat enam faktor yang berpengaruh terhadap perubahan sosial; (1) penyebaraan informasi, meliputi pengaruh dan mekanisme media dalam menyampaikan pesan-pesan ataupun gagasan (pemikiran); (2) modal, antara lain SDM ataupun modal finansial; (3) teknologi, suatu unsur dan sekaligus faktor yang cepat berubah sesusai dengan perkembangan ilmu pengetahuan; (4) ideologi atau agama, bagaimana agama atau ideologi tertentu berpengaruh terhadap porses perubahan sosial; (5) birokrasi, terutama berkaitan dengan berbagai kebijakan pemerintahan membangun kekuasaannya; (6) agen atau aktor. Hal ini secara umum termasuk dalam modal SDM, tetapi secara spesifik yang dimaksudkan adalah inisiatif-inisiatif individual dalam “mencari” kehidupan yang lebih baik. Ketiga, dari mana perubahan terjadi, dari negara, atau dari pasar bebas (kekuatan luar negeri), atau justru dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Keempat, hal-hal apa saja yang berubah dan bagaimana perubahan itu terjadi. Seperti diketahui, perubahan dapat sesuatu yang berbentuk fisik (tampak/material), misalnya terjadinya pembangunan dalam pengertian fisik, tetapi ada pula hal-hal yang tidak tampak (nonmaterial), seperti pemikiran, kesadaran, dan sebagainya. Kelima, hal-hal atau wacana-wacana apa saja yang dominan dalam proses perubahan sosial tersebut? Misalnya, untuk kasus Indonesia di antara enam faktor perubahan seperti disinggung di atas, mana di antaranya yang dominan, dan mengapa hal tersebut terjadi.

Bentuk Perubahan Sosial Budaya
Perubahan adalah sebuah kondisi yang berbeda dari sebelumnya. Perubahan itu bisa berupa kemajuan maupun kemunduran. Bila dilihat dari sisi maju dan mundurnya, maka bentuk perubahan sosial dapat dibedakan menjadi: 

Perubahan sebagai suatu kemajuan (progress) Perubahan sebagai suatu kemajuan merupakan perubahan yang memberi dan membawa kemajuan pada masyarakat. Hal ini tentu sangat diharapkan karena kemajuan itu bisa memberikan keuntungan dan berbagai kemudahan pada manusia. Perubahan kondisi masyarakat tradisional, dengan kehidupan teknologi yang masih sederhana, menjadi masyarakat maju dengan berbagai kemajuan teknologi yang memberikan berbagai kemudahan merupakan sebuah perkembangan dan pembangunan yang membawa kemajuan. Jadi, pembangunan dalam masyarakat merupakan bentuk perubahan ke arah kemajuan (progress). 

Perubahan sebagai suatu kemunduran (regress) tidak semua perubahan yang tujuannya ke arah kemajuan selalu berjalan sesuai rencana. Terkadang dampak negatif yang tidak direncanakan pun muncul dan bisa menimbulkan masalah baru. Jika perubahan itu ternyata tidak menguntungkan bagi masyarakat, maka perubahan itu dianggap sebagai sebuah kemunduran. Misalnya, penggunaan HP sebagai alat komunikasi. HP telah memberikan kemudahan dalam komunikasi manusia, karena meskipun dalam jarak jauh pun masih bisa komunikasi langsung dengan telepon atau SMS. Disatu sisi HP telah mempermudah dan mempersingkat jarak, tetapi disisi lain telah mengurangi komunikasi fisik dan sosialisasi secara langsung. Sehingga teknologi telah menimbulkan dampak berkurangnya kontak langsung dan sosialisasi antar manusia atai individu. 

Jika dilihat dari segi cepat atau lambatnya perubahan, maka perubahan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
Evolusi dan Revolusi (perubahan lambat dan perubahan cepat). Evolusi adalah perubahan secara lambat yang terjadi karena usaha-usaha masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan dan kondisi-kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Contoh perubahan evolusi adalah perubahan pada struktur masyarakat. Suatu masyarakat pada masa tertentu bentuknya sangat sederhana, namun karena masyarakat mengalami perkembangan, maka bentuk yang sederhana tersebut akan berubah menjadi kompleks. 

Revolusi, yaitu perubahan sosial mengenai unsur-unsur kehidupan atau lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berlangsung relatif cepat. Seringkali perubahan revolusi diawali oleh munculnya konflik atau ketegangan dalam masyarakat, ketegangan-ketegangan tersebut sulit dihindari bahkan semakin berkembang dan tidak dapat dikendalikan. Terjadinya proses revolusi memerlukan persyaratan tertentu, antara lain: 

1. Ada keinginan umum untuk mengadakan suatu perubahan.
2. Adanya pemimpin/kelompok yang mampu memimpin masyarakat tersebut.
3. Harus bisa memanfaatkan momentum untuk melaksanakan revolusi.
4. Harus ada tujuan gerakan yang jelas dan dapat ditunjukkan kepada rakyat.
5. Kemampuan pemimpin dalam menampung, merumuskan, serta menegaskan rasa tidak puas masyarakat dan keinginan-keinginan yang diharapkan untuk dijadikan program dan arah gerakan revolusi.

Contoh perubahan secara revolusi adalah peristiwa reformasi (runtuhnya rezim Soeharto), peristiwa Tsunami di Aceh, semburan lumpur Lapindo (Sidoarjo).

Perubahan Kecil dan Perubahan Besar
Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau pengaruh yang berarti bagi masyarakat. Contoh perubahan kecil adalah perubahan mode rambut atau perubahan mode pakaian.
Perubahan besar adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang membawa pengaruh langsung atau pengaruh berarti bagi masyarakat. Contoh perubahan besar adalah dampak ledakan penduduk dan dampak industrialisasi bagi pola kehidupan masyarakat.
Perubahan yang Direncanakan dan Tidak Direncanakan
Perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan merupakan perubahan yang telah diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak melakukan perubahan di masyarakat. Pihak-pihak tersebut dinamakan agent of change, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat untuk memimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan yang bertujuan untuk mengubah suatu sistem sosial. Contoh perubahan yang dikehendaki adalah pelaksanaan pembangunan atau perubahan tatanan pemerintahan, misalnya perubahan tata pemerintahan Orde Baru menjadi tata pemerintahan Orde Reformasi.
Perubahan yang tidak dikehendaki atau yang tidak direncanakan merupakan perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan. Contoh perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan adalah munculnya berbagai peristiwa kerusuhan menjelang masa peralihan tatanan Orde Lama ke Orde Baru dan peralihan tatanan Orde Baru ke Orde Reformasi.

Proses-Proses Perubahan Sosial
Perubahan Stratifikasi dan Struktur Sosial
Perubahan sosial di masyarakat pedesaan Jawa sebagai akibat kebijakan dari suatu pembangunan pertanian yang diambil alih oleh pemerintah. Perubahan yang dapat terlihat misalnya mengungkap fenomena perubahan politik, sosial dan ekonomi melintasi tiga zaman, yaitu penjajahan Belanda, Jepang hingga masa pemerintahan orde lama dan orde baru. Terjadinya perubahan di tingkat komunitas pedesaan Jawa sebagai akibat masuknya teknologi melalui era imperialisme gula dan berlanjut hingga revolusi hijau.
Masyarakat jawa yang semula berada pada masa pertanian subsisten kemudian dipaksa untuk berubah menuju pertanian komersialis. Perubahan komoditas yang diusahakan menjadi salah satu indicator , imperialisme gula telah merubah komoditas padi menjadi tebu yang tentu berbeda dalam proses pengusahaannya.
Kebijakan pemerintah yang mengacu pada model modernisasi selalu menekankan pada pembangunan ekonomi yang merubah moda produksi dari pertanian menuju industri. Pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kapitalisme membawa dampak pada kehidupan di tingkat komunitas.

Perspektif Perubahan Sosial
Pengelompokkan teori perubahan sosial telah dilakukan oleh Strasser dan Randall. Perubahan Sosial dapat dilihat dari beberapa teori, yaitu teori kemunculan dictator dan demokrasi, teori perilaku kolektif, teori inkonsistensi status dan analisis organisasi sebagai subsistem sosial.

1.Sistem pemerintahan presidensil
merupakan system pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen (legislative). Menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan.
Contoh Negara: AS, Pakistan, Argentina, Filiphina, Indonesia.
Ciri-ciri system pemerintahan Presidensial:

1. Pemerintahan Presidensial didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan.
2. Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatu dengan Legislatif.
3. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden.
4. eksekutif dipilih melalui pemilu.

2.sistem pemerintahan Parlementer
merupakan suatu system pemerintahan di mana pemerintah (eksekutif) bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam system pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen.
Contoh Negara: Kerajaan Inggris, Belanda, India, Australia, Malaysia.
Ciri-ciri dan syarat system pemerintahan Parlementer:
Pemerintahan Parlementer didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan.
Adanya tanggung jawab yang saling menguntungkan antara legislatif dengan eksekutif, dan antara presiden dan kabinet.
Eksekutif dipilih oleh kepala pemerintahan dengan persetujuan legislatif.

3.sistem pemerintahan Campuran
dalam system pemerintahan ini diambil hal-hal yang terbaik dari system pemerintahan Presidensial dan system pemerintahan Parlemen. Selain memiliki presiden sebagai kepala Negara, juga memiliki perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.Contoh:Perancis

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia
1.Tahun 1945 – 1949
Terjadi penyimpangan dari ketentuan UUD ’45 antara lain:
Berubah fungsi komite nasional Indonesia pusat dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR.
Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer berdasarkan usul BP – KNIP.

2.Tahun 1949 – 1950
Didasarkan pada konstitusi RIS. Pemerintahan yang diterapkan saat itu adalah system parlementer cabinet semu (Quasy Parlementary). Sistem Pemerintahan yang dianut pada masa konstitusi RIS bukan cabinet parlementer murni karena dalam system parlementer murni, parlemen mempunyai kedudukan yang sangat menentukan terhadap kekuasaan pemerintah.

3.Tahun 1950 – 1959
Landasannya adalah UUD ’50 pengganti konstitusi RIS ’49. Sistem Pemerintahan yang dianut adalah parlementer cabinet dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu. Ciri-ciri:
presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat.
Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan.
Presiden berhak membubarkan DPR.
Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.

4.Tahun 1959 – 1966 (Demokrasi Terpimpin)
Presiden mempunyai kekuasaan mutlak dan dijadikannya alat untuk melenyapkan kekuasaan-kekuasaan yang menghalanginya sehingga nasib parpol ditentukan oleh presiden (10 parpol yang diakui). Tidak ada kebebasan mengeluarkan pendapat.
Tahun 1966 – 1998
Orde baru pimpinan Soeharto lahir dengan tekad untuk melakukan koreksi terpimpin pada era orde lama. Namun lama kelamaan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Soeharto mundur pada 21 Mei ’98.

Tahun 1998 – Sekarang (Reformasi)
Pelaksanaan demokrasi pancasila pada era reformasi telah banyak memberikan ruang gerak pada parpol maupun DPR untuk mengawasi pemerintah secara kritis dan dibenarkan untuk unjuk rasa.

Sistem Pemerintahan menurut UUD ’45 sebelum diamandemen:
Kekuasaan tertinggi diberikan rakyat kepada MPR.
DPR sebagai pembuat UU.
Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan.
DPA sebagai pemberi saran kepada pemerintahan.
MA sebagai lembaga pengadilan dan penguji aturan.
BPK pengaudit keuangan.

Sistem Pemerintahan setelah amandemen (1999 – 2002)
MPR bukan lembaga tertinggi lagi.
Komposisi MPR terdiri atas seluruh anggota DPR ditambah DPD yang dipilih oleh rakyat.
Presiden dan wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat.
Presiden tidak dapat membubarkan DPR.
Kekuasaan Legislatif lebih dominan.

Perbandingan SisPem Indonesia dengan SisPem Negara Lain
Berdasarkan penjelasan UUD ’45, Indonesia menganut sistem Presidensia. Tapi dalam praktiknya banyak elemen-elemen Sistem Pemerintahan Parlementer. Jadi dapat dikatakan Sistem Pemerintahan Indonesia adalah perpaduan antara Presidensial dan Parlementer.

kelebihan Sistem Pemerintahan Indonesia
Presiden dan menteri selama masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan DPR.
Pemerintah punya waktu untuk menjalankan programnya dengan tidak dibayangi krisis kabinet.
Presiden tidak dapat memberlakukan dan atau membubarkan DPR.

Kelemahan Sistem Pemerintahan Indonesia
Ada kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden.
Sering terjadinya pergantian para pejabat karena adanya hak perogatif presiden.
Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh.
Pengaruh rakyat terhadap kebijaksanaan politik kurang mendapat perhatian.
Konstitusi RITahun 1945-1949 (UUD 1945)
a)Pada masa ini mengindikasikan keinginan kuat dari para pemimpin negara untuk membentuk pemerintahan demokratis. Namun karena Indonesia harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan maka belum bisa sepenuhnya mewujudkan pemerintahan demokratis sesuai dengan UUD 1945. bahkan terjadi penyimpangan (demi kepentingan NKRI) terhadap UUD 1945 yaitu:
1.Maklumat Pemerintah no X tanggal 16 Oktober 1945 tentang perubahan fungsi KNIP (pembantu Pres) menjadi Fungsi parlementer (legislatif)
2.Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 mengenai pembentukan Partai politik (Sebelumnya hanya ada 1 partai yaitu PNI)
3.Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 mengenai perubahan kabinet presidensial menjadi parlementer
b)Berdasarkan UUD 1945, Bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan Republik, sistem pemerintahan Presidensial

Tahun 1949-1950 (Konstitusi RIS)
a)Hasil dari KMB bentuk negara Indonesia Serikat
b)Sistem pemerintahan parlementer
c)Demokrasi Liberal
d)Bentuk negara Serikat

Tahun 1950-1959 (UUDS 1950)
a)Ditandai dengan suasana dan semangat yang ultrademokratis.
b)Kabinet berubah menjadi sistem parlementer
c)Dwitunggal Soekrno-Hatta dijadikan simbol dengan kedudukan sebagai kepala negara.
d)Pemerintahan tidak stabil ditandai dengan sering jatuh bangunnya kabinet sehingga pembangunan tidak jalan hal ini disebabkan dominannya politik aliran dan basis sosial ekonomi yang rendah
e)Bentuk negara kesatuan, sisten pemerintahan parlementer, demokrasi Liberal
f)Pemilu pertama tahun 1955 berhasil memilih anggota DPR dan Kontituante.
g)Kontituante bertugas membuat UUD baru tapi gagal
h)Pemberontakan didaerah seperti DI/TII, APRA, PRRI/Permesta, RMS, AndiAzis.

Tahun 1959-1965 (UUD 1945) ORLA
a)Diawali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang Isinya :
1.Bubarkan Konstituante
2.Kembali berlaku UUD 1945 dan tidak berlaku lagi UUDS 1950.
3.Segera bentuk MPRS dan DPAS
b)Kabinet kembali menjadi sistem Presidensial
c)Demokrasi Terpimpin
d)Presiden mengontrol semua spektrum politik
e)Legislatif lemah, eksekutif kuat
f)Kekuasaan negara terpusat sehingga kehilangan kontrol akibatnya terjadi penyimpangan yaitu penyimpangan idiologis (Nasakom), pengangkatan Presiden seumur hidup, Pidato presiden MANIPOLUSDEK dijadikan GBHN. Ketua MPR dijadikan Mentri. DPR hasil pemilu dibubarkan Presiden
g)Terjadi Pemberontakan G-30-S/PKI tahun 1965

Tahun 1966-1998 (UUD 1945) ORBA
a)Diawali dengan SUPERSEMAR
b)ORBA bertekat menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekwen.
c)Demokrasi Pancasila dibawah kepemimpinan Soeharto (sistem Presidensial)
d)Pemilu diadakan 5 tahun sekali tapi tidak demokratis
e)Kuatnya kekuasaan Presiden dalam menopang dan mengatur seluruh proses politik, terjadi sentralistik kekuasaan pada presiden.
f) Pembangunan ekonomi terlaksana tapi tidak berbasis ekonomi kerakyatan
g)Indikator demokrasi tidak terlaksana yaitu rotasi kekuasaan eksekutif tidak ada, rekrutmen politik tertutup, pemilu jauh dari semangat demokrasi, HAM terbatas, kebebasan politik dibatasi, KKN merajalela
h)Atas tuntutan seluruh massa (dimotori oleh mahasiswa) maka tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri digantikan oleh Wapres Prof. B.J Habibi.

Tahun 1998 sampai sekarang (UUD 1945) Reformasi
1.Demokrasi Pancasila, Sistem pemerintahan Presidensial
2.Diadakan kembali pemilu tahun 1999
3.Dibuka kemerdekaan dan kebebasan pers sebagai media komunikasi politik yang efektif
4.Upaya peningkatan partisipasi rakyat dalam kegiatan pemerintahan
5.Amandememn UUD 1945 untuk mengatur kekuasaan dalam negara agar lebih demokratis
6.Pelaksanaan Otonomi daerah
7.Reposisi dan reaktualisasi TNI
8.Pemilu Luber dan Jurdil (Pilkada untuk daerah)
9.Upaya penegakan HAM
10.Upaya netralisasi berpolitik bagi PNS
11.Upaya pemberantasan KKN
12.Penegakan supremasi hukum dan keadilan ekonomi

Penjelasan Tentang Perubahan Berdasarkan Teori

Teori Kemunculan Diktator dan Demokrasi
Barrington Moore, teori ini didasarkan pada pengamatan panjang tentang sejarah pada beberapa Negara yang telah mengalami transformasi dari basis ekonomi agrarian menuju basis ekonomi industri.

Teori Perilaku Kolektif
Teori ini dilandaskan atas pemikiran Moore namun lebih menekankan pada proses perubahannya daripada sumber perubahan sosial. Menjelaskan tentang kemunculan aksi sosial, aksi sosial merupakan sebuah gejala aksi bersama yang ditujukan untuk merubah norma dan nilai dalam jangka waktu yang panjang. Teori ini melihat keteganagn sebagai variable antara yang menghubungkan antara hubungan antar individu seperti peran dan struktur organisasi dengan perubahan sosial.

Teori Inkonsistensi Status
Teori ini merupakan representasi dari teori psikologi sosial. Pada teori ini, individu dipandang sebagai suatu bentuk ketidakkonsistenan antara status individu dan group dengan aktivitas atau sikap yang didasrkan pada perubahan.

Analisis Organisasi sebagai Subsistem Sosial
Alas an kemunculan teori ini adalah anggapan bahwa organisasi terutama birokrasi dan organisasi tingkat lanjut kompleks dipandang sebagai hasil transformasi sosial yang muncul pada masyarakat modern. Pada sisi lain, organisasi meningkatkan hambatan antara sistem sosial dan sistem interaksi.

Teori Barrington Moore
Menjelaskan pentingnya factor structural dibalik sejarah perubahan yang terjadi pada Negara-negara maju. Negara-negara maju merupakan Negara yang telah berhasil melakukan transformasi dari Negara berbasis pertanian menuju Negara industri modern. Secara garis besar proses transformasi pada Negara-negara maju ini melalui tiga pola, yaitu: Demokrasi, Fasisme, dan Komunisme.

Perubahan Sosial dan Struktur Sosial

• Kornblum (1988) menyatakan struktur merupakan pola perilaku berulang yang menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat.
• Konsep dasar dalam pembahasan struktur adalah adanya perilaku individu atau kelompok. Perilaku sendiri merupakan hasil interaksi individu dengan lingkungannya yang didalamnya terdapat proses komunikasi ide dan negosiasi.
• Pembahasan struktur sosial > Ralph Linton > dikenal adanya dua konsep yaitu status dan peran. Status > merupakan suatu kumpulan hak dan kewajiban. Peran > aspek dinamis dari sebuah status.
• Menurut Ralph Linton > seseorang menjalankan peran ketika ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan statusnya. Ada pembagian status yaitu, status yang diperoleh (ascribed status) dan status yang diraih (achieved status)
• Status yang diperoleh adalah status yang diberikan kepada individu tanpa memandang kemampuan atau perbedaan antar individu yang dibawa sejak lahir.
• Sedangkan Status yang diraih adalah status yang memerlukan kualitas tertentu. Status seperti ini tidak diberikan kepada individu sejak ia lahir, melainkan harus diraih melalui persaingan atau usaha pribadi.
• Menurut Max Weber (1970) terdapat tiga dimensi dimana suatu masyarakat terbagi dalam suatu susunan atau stratifikasi, yaitu kelas, status dan kekuasaan.
• Kelas merupakan sekelompok orang yang menempati kedudukan yang sama dalam proses produksi, distribusi maupun perdagangan.
• Status menurut Weber lebih ditekankan pada gaya hidup atau pola konsumsi, namun demikian status juga dipengaruhi oleh banyak factor, seperti ras, usia, dan agama.
• Perubahan tatanan masyarakat dari yang semula tradisional agraris bercirikan feodal menuju masyarakat industri modern memungkinkan timbulnya kelas-kelas baru. Kelas merupakan perwujudan sekelompok individu dengan persamaan status. Status pada masyarakat tradisional seringkali hanya berupa ascribed status seperti gelar kebangsawanan atau penguasaan atas tanah secara turun temurun. Seiring dengan lahirnya industri modern, pembagian kerja dan organisasi modern turut menyumbangkan adanya achieved status, seperti pekerjaan, pendapatan hingga pendidikan.

Perubahan Sosial Akibat Pembangunan Industri

• Titik berat pembangunan nasional Indonesia menekankan pada sektor industri, dengan harapan sektor ini dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan industri, selain menaikkan nilai ekonomi suatu komoditi, juga dapat membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat, yaitu memberikan alternatif lapangan kerja baru.
• Pada awalnya suatu industri ditempatkan di luar kota serta dekat kepada sumber tenaga dan bahan mentah, akan tetapi pada perkembangan selanjutnya pendirian industri tidak lagi harus dekat dengan sumber bahan mentah.
• Lokasi pabrik atau industri dapat dijumpai di tiga daerah, yaitu: (1) di daerah-daerah pada tepian kota, (2) di dekat daerah-daerah perdagangan, (3) di sepanjang jalan dengan lalu lintas untuk angkutan berat.
• Munculnya industri-industri baru dalam suatu wilayah akan memberikan pengaruh besar terhadap jumlah tenaga kerja. Schneider berpendapat salah satu akibat yang terpenting dari timbulnya industrialisme adalah terbentuknya komunitas-komunitas baru, atau perubahan serta pertumbuhan yang cepat dan komunitas yang sudah ada.
• Peningkatan jumlah kerja dan pertumbuhan komunitas di sektor industri yang cepat disebabkan oleh masuknya para pekerja pendatang dalam jumlah yang banyak dan menetap di daerah tersebut.
• Pertumbuhan komunitas ini dikarenakan industri membutuhkan tenaga kerja yang dapat diandalkan dan dapat masuk kerja setiap hari dan pada waktu yang tepat, sehingga para pekerja pendatang memilih bermukim di sekitar industri.
• Masyarakat pinggiran kota mempunyai ciri-ciri yang tidak jauh berbeda dengan masyarakat desa (Cholil Mansyur) di antaranya: hubungan persaudaraan erat, saling mengenal satu sama lain, hidupnya sederhana, mereka sangat menjaga tingkah laku sehari-hari dan mempunyai rasa hormat-menghormati terhadap masyarakat lain.
• Ciri yang membedakan masyarakat pinggiran kota dari masyarakat desa antara lain: yang paling menonjol dari masyarakat pinggiran adalah kehidupannya cepat berubah dan mudah terpengaruh, karena lokasinya yang berada di dekat kota, sehingga arus informasi dan pengaruh-pengaruh dari kota cepat sampai kepada masyarakat pinggiran.

Permasalahan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Industri

 

• Dalam mengupayakan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah sudah menetapkan satu kebijakan yang menjadilan industri sebagai tumpuannya. Sebagai instrumen utama dalam modernisasi, industri diharapakan dapat membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat. Melalui industrialisasi, sistem nilai yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat modern dapat diperoleh.
• Perkembangan teknologi transportasi dan pertimbangan dalam kelancaran arus barang produksi menyebabkan industri tidak harus didirikan di dekat sumber bahan mentah.
• Pertimbangan dalam kelancaran barang produksi, bahkan lebih mendominasi penentuan lokasi pembangunan industri. Oleh karena itu, pembangunan industri di Indonesia pada umumnya dilakukan di daerah-daerah pinggiran kota.
• Masyarakat pinggiran kota memiliki satu pola kehidupan tertentu yang sudah mapan. Pembangunan industri pada daerah pinggiran kota, dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat di daerah tersebut.
• Perubahan sosial merupakan suatu perubahan struktur sosial dan pola budaya yang signifikan dan dalam jangka waktu tertentu. Perubahan struktur sosial menunjuk pada perubahan yang terjadi pada jaringan hubungan sosial yang persisten, dimana interaksi antara perorangan/individu telah menjadi rutinitas.
• Struktur sosial dapat juga dipahami sebagai peranan, kelompok, organisasi, kelembagaan dan perkumpulan sosial yang bersifat persisten. Perubahan kebudayaan yang menyertai perubahan struktur sosial menunjuk pada perubahan cara hidup berpikir yang dilakukan bersama-sama, termasuk di dalamnya sistem simbol dan bahasa, kepercayaan, nilai, dan teknologi; mulai dari teknologi yang berifat umum sampai yang rumit dan budaya material.

Masyarakat dalam Perubahan Sosial

• Masyarakat menurut Spencer adalah sebuah organisme sesuatu yang hidup. Sebagai organisme, masyarakat mengalami pertumbuhan terus menerus, sehingga bagian-bagiannya tidak sama.
• Masyarakat menunjukan peningkatan struktur, peningkatan kompleksitas struktur berarti dalam struktur masyarakat terjadi diferensiasi atau berarti pula bahwa masyarakat terjadi peningkatan diferensiasi fungsi-fungsi.
• Pertumbuhan masyarakat terjadi melalui proses diferensiasi dan integrasi terus menerus, perbanyak unit-unit, perluasan kelompok-kelompok dan penyatuan kelompok-kelompok dan selanjutnya peningkatan integrasi kelompok.
• Integrasi yang mengikuti diferensiasi tidak hanya berarti memperbanyak massa tetapi juga memajukan massa itu menuju hubungan antar bagian yang lebih akrab. Jadi masyarakat berkembang dari homogen menjadi heterogen, namun proses tersebut kembali mengupayakan adanya peningkatan homogenitas.
• Industrialisasi yang disertai dengan teknologi semakin memperkuat perubahan-perubahan dalam masyarakat. Soerjono Soekanto (1987) mengemukakan: “proses industrialisasi pada masyarakat yang agraris merupakan perubahan yang membawa pengaruh yang besar pada masyarakat. Berbagai lembaga-lembaga masyarakat akan terpengaruh, misalnya hubungan kerja, sistem milik tanah, hubungan-hubungan keluarga, stratifikasi masyarakat dan keluarga.
• Bagi masyarakat agraris, industrialisasi yang terjadi memlalui pembangunan industri didaerahnya, tentunya memberikan harapan-harapan kepada mereka untuk dapat memanfaatkan keberadaan masyarakat tersebut, antara lain dengan bekerja pada industri, ataupun memanfaatkan peluang ekonomi yang lain dari adanya industri, terlebih lagi bila lahan pertanian yang selama ini menjadi sumber ekonomi masyarakat menjadi hilang karena digunakan untuk industri.
• Perkembangan masyarakat dalam lingkungan industri, ternyata tidak seiring dengan perkembangan industri itu sendiri. Teknologi dan infrastruktur lainnya yang dikembangkan dalam industri tidak diikuti dengan perkembangan mental bekerja dari para pekerja, terutama dari penduduk lokal.
• Perilaku kerja dan hubungan manusia merupakan dua konsep utama dalam membahas nilai dan perilaku hubungan masyarakat industri. Perubahan perilaku masyarakat industri modern akan mengubah pola-pola hubungan kerja secara keseluruhan. Perubahan ini bersifat mendasar, yang berhubungan dengan landasan filosofi dan pandangan hidup masyarakat secara kolektif, antara lain:
• Hubungan perburuhan dalam industri akan mengubah pola perilaku manusia dalam hubungan kerja yang dibentuknya.
• Hubungan manusia akan mengalamni perubahan, sesuai dengan pergeseran penghargaan manusia terhadap konsep waktu nilai kerja, masa depan, dll.
• Industri manufaktur sebagai industri yang padat modal lebih mengutamakan efesiensi dalam pembangunan dalam berbagai sumber. Hanya pekerja yang benar-benar dibutuhkan yang dapat bekerja pada industri. Walaupun demikian, lapangan pekerjaan lain yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat cukup terbuka.
• Pembangunan industri pada suatu daerah, yang diikuti dengan masuknya para pekerja yang berasal dari daearh lain ke daerah tersebut. Menimbulkan adanya kebutuhan lain yang perlu disediakan oleh masyarakat. Kondisi demikian memberikan kesempatan kepada masyarakat di daearh tersebut untuk dijadikan lapangan pekerjaaan.
• Perubahan sosial masyarakat pinggiran kota (transisi) yang dipicu oleh pembangunan industri di daerah tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan, yang salah satunya adalah aspek ketenagakerjaan. Masayarakat pinggiran kota memiliki karakter yang cepat berubah dan mudah terpengaruh, sehingga perubahan yang terjadi dalam lingkungan cepat diadaptasi. Namun dalam hal ini perubahan mental bekerja, ternyata belum dapat mengikuti perubahan yang terjadi dalam teknologinya.
• Pertumbuhan masyarakat pinggiran diwarnai pula dengan tumbuhnya berbagai alternatif lapangan usaha, selain industri itu sendiri, yang dapat dimanfaatkan oleh warga masyarakat. Diferensiasi dan segmentasi dalam masyarakat didorong kea rah homogenitas, yang membuat diferensiasi dalam masyarakat tetap fungsional.

Identifikasi Organisasi Sosial Politik dan Perubahan Sosial Politik

• Perubahan sosial politik adalah transformasi struktur, proses dan tujuan-tujuan yang mempengaruhi distribusi dan penggunaan kekuasaan yang memerintah dalam suatu masayarakat.
• Perubahan politik boleh terjadi karena penyesuaian sistem terhadap tuntutan-tuntutan baru dan perubahan lingkungan atau karena suatu sistem tidak mampu lagi mempertahankan diri sendiri sehingga diganti dengan sistem yang lain.
• Unsur-unsur yang dapat mempengaruhi perubahan sosial:
  1. Kontak dengan kebudayaan lain
  2. Sistem pendidikan baik formal maupun informal semakin maju dan meningkat
  3. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu
• Kekuatan-kekuatan yang mendorong suatu perubahan:
  1. Ketidakpuasan terhadap situasi yang ada
  2. Tekanan dari luar seperti kompetisi dan keharusan menyesuaikan diri
  3. Kebutuhan dari dalam untuk mencapai efesiensi dan peningkatan
  4. Pengetahuan tentang perbedaan antara yang ada dan yang seharusnya biasa saja
• Konsep perubahan politik penting untuk dijelaskan untuk melihat bahwa pilihan seseorang terhadap organisasi sosial politik tersebut sangat bergantung pada kondisi politik yang ada, antara lain:
  1. Perspektif sosiologis
  2. Perspektif psikologis
  3. Perspektif rasional politis
  4. Perubahan politik
• Perspektif psikologis menganggap sikap sebagai variable sentral dalam menjelaskan perilaku pemilih, hal itu disebabkan oleh:
  1. Sikap merupakan fungsi kepentingan
  2. Sikap merupakan fungsi penyesuaian diri
  3. Sikap merupakan fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri
• Inkonsistensi dalam berorganisasi > suatu organisasi sosial selalu mengalami perubahan karena perubahan itu merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari.
• Penyebab inkonsistensi antara lain:
  1. Berkurangnya kekuatan-kekuatan yang mendorong terciptanya kesatuan kelompok
  2. Kepercayaan terhadap kelompok lain karena kekecewaan dari kelompok yang telah diikuti
  3. Kebutuhan para anggota semakin banyak namun kurang percaya terhadap kelompoknya dalam membantu memenuhi kebutuhannya tersebut
• Terjadinya inkonsistensi didorong oleh penggerak-penggerak tertentu, pengaruh ini muncul dari dua sumber yakni dari dalam dan dari luar, antara lain:
  1. Faktor internal, atau dapat juga disebut sosiogenetik
  2. Faktor internal laten
  3. Faktor eksternal
• Organisasi politik adalah suatu sistem disiplin yang mengatur segala proses politik suatu masyarakat dalam suatu Negara.
• Berdasarkan definisi diatas dapat diartikan bahwa organisasi politik adalah suatu sistem disiplin yang mengatur sistem tingkah laku manusia dalam ruang lingkup yang komplek pada setiap masyarakat termasuk mengatur proses politik.

Perubahan Sosial – Budaya di Masyarakat di Era Globalisasi
Proses globalisasi dan modernisasi:

• Masa Kapitalisme > berasal dari bahasa latin, kapital berarti kepala atau modal pokok dalam perniagaan. Jadi kapitalisme adalah paham atau sistem ekonomi yang modalnya bersumber pada tanah dan modal berada pada tangan swasta dan semata-mata bertujuan untuk mencapai keuntungan sebanyak-banyaknya.
• Kapitalisme terbagi dua bagian yaitu kapitalisme lama dan kapitalisme baru. Kapitalisme lama > Gold (emas/materi), Glorious(kajayaan), Gospel(agama). Kapitalisme modern > ditandai dengan adanya revolusi industri di inggris yang berlangsung tahun 1790 – 1850.
• Adanya neo imperialism > suatu bentuk penjajahan yang terutama dalam bentuk ekonomi.
• Modernisasi > secara bahasa berarti baru, kekinian, akhir, dan up to date. Samuel Huntington memberikan istilah modernisasi, yaitu:
  
  1. Penggantian sejumlah besar dari hal-hal yang tradisional, bersifat keagamaan, kekeluargaan, dan kekuasaan politik atas dasar etnik dengan satu kekuasaan nasional dan sekuler
  2. Munculnya fungsi-fungsi politik harus dikelola dengan hierarki administrative yang baru dan dipilih atas dasar kemampuan atau prestasi bukan asal usul mereka
  3. Meningkatkan partisipasi politik oleh kelompok-kelompok sosial dari seluruh masyarakat melalui perkembangan institusi baru, seperti partai politik dan kelompok interest dalam rangka partisipasi tersebut

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Perubahan Sosial dan Budaya

1. Kontak dengan kebudayaan lain, adanya difusi > yaitu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari individu ke individu lain atau dari satu masyarakat ke masyarakat lain
2. Sistem pendidikan formal yang maju, melalui pendidikan seseorang diajarkan berbagai kemampuan dan nilai-nilai yang berguna bagi manusia terutama untuk membuka pikirannya terhadap hal-hal baru
3. Toleransi, perubahan sosial budaya yang cepat akan terjadi pada masyarakat yang sangat toleran terhadap perbuatan atau masyarakat yang berperilaku menyimpang, baik yang positif maupun negatif.
4. Sistem stratifikasi terbuka, sistem pelapisan sosial terbuka pada masyarakat akan memberikan peluang sebesar-besarnya kepada individu untuk naik ke kelas sosial yang lebih tinggi melalui berbagai usaha yang diperbolehkan oleh kebudayaannya
5. Penduduk yang heterogen, masyarakat yang berbasis latar belakang kebudayaan, ras, dan ideologi akan mudah mengalami pertentangan-pertentangan yang mengundang keguncangan
6. Ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai bidang kehidupan, dengan adanya ketidakpuasan tersebut akan mendorong masyarakat melakukan perubahan sistem yang ada dengan cara menciptakan sistem baru agar sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya
7. Orientasi ke masa depan, perubahan-perubahan harus dilakukan agar dapat menerima masa depan
8. Pandangan bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya, yang dapat mengubah atau memperbaiki keadaan nasib manusia adalah manusia itu sendiri dengan bimbingan Tuhan

Perubahan Sosial yang terjadi pada Masyarakat
Faktor-faktor yang dapat menghambat perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat, antara lain:

1. Kurang berhubungan dengan masyarakat lain, masyarakat yang kurang memiliki hubungan dengan masyarakat lain umumnya adalah masyarakat terasing atau terpencil. Dengan keadaan seperti itu, mereka tidak mengetahui perkembangan-perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain
2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, keterlambatan perkembangan ilmu pengetahuan disuatu kelompok masyarakat dapat disebabkan karena masyarakat tersebut berada diwilayah yang terasing, sengaja mengasingkan diri atau lama dikuasai (dijajah) oleh bangsa lain sehingga mendapat pembatasan-pembatasan dalam segala bidang
3. Sikap masyarakat yang sangat tradisional, suatu sikap yang mengagungkan tradisi lama serta anggapan bahwa tradisi tidak dapat diubah akan sangat menghambat jalannya proses perubahan, keadaan tersebut akan menjadi lebih kritis apabila masyarakat yang bersangkutan dikuasai oleh golongan konservatif
4. Adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam kuat, dalam suatu masyarakat selalu terdapat kelompok-kelompok yang menikmati kedudukan tertentu
5. Rasa takut akan terjadi kegoyahan pada integrasi sosial yang telah ada, integrasi sosial mempunyai derajat yang berbeda.
6. Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, di dalam masyarakat menganggap pandangan hidup atau keyakinan yang telah menjadi ideologi dan dasar integrasi mereka dalam waktu lama dapat terancam oleh setiap usaha perubahn unsur-unsur kebudayaan
7. Prasangka pada hal-hal baru atau asing (sikap tertutup), terdapat pada masyarakat yang pernah dijajah oleh bangsa-bangsa asing, mereka menjadi sangat curiga terhadap hal-hal yang datang dari luar sebab memiliki pengalaman pahit sebagai bangsa yang pernah dijajah, umumnya unsur-unsur baru yang masuk berasal dari dunia barat
8. Adat istiadat (kebiasaan),merupakan pola perilaku anggota masyarakat dalam memenuhi semua kebutuhan pokoknya

Gerakan Reformasi 1998: Sebuah Perubahan Politik dan Pemerintahan Indonesia

•  Proses reformasi pada tahun 1998 telah berdampak besar dalam kehidupan masyarakat di Indonesia secara umum dan politik / pemerintahan secara khusus. Pertama, yang paling disarankan dan dapat dilihat dengan jelas adalah jatuhnya rejim orde baru yang telah berkuasa selama 32 tahun.
• Selama berkuasa, rejim orde baru telah menjadi orde kekerasan, yang selalu mengedepankan tindakan represif dalam menjaga kelanggengan kekuasaannya.
• Mundurnya Presiden Soeharto yang dianggap sebagai simbol orde baru telah menjadi tolok ukur dari perubahan tersebut. Namun banyak pula kalangan melihat bahwa mundurnya Soeharto tidak akan memberikan kontribusi terhadap perubahan yang diinginkan.
• Kedua, seiring dengan jatuhnya rejim orde baru maka berdampak pada struktur pemerintahan. Dalam berbagai tuntutannya, mahasiswa menganggap bahwa struktur pemerintahan di masa rejim orde baru menjadi instrument penindasan terhadap masyarakat.
• Ketiga, perubahan sistem politik di Indonesia. Walaupun sering dikatakan bahwa paham yang dianut oleh sistem politik Indonesia adalah demokrasi, ini jauh berbeda dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Perbedaan pendapat-pendapat yang sering sekali dianggap mengganggu stabilitas-stabilitas hal yang haram di masa orde baru.
• Aspirasi politik dari masyarakat kemudian dipersempit dengan sistem tiga partai yang jelas tidak berpihak pada masyarakat. Oleh karena itu salah satu tuntutan mahasiswa pada tahun 1998 adalah melakukan pemilihan umum (pemilu) dalam waktu dekat. Salah satu contoh perubahan dekat adalah pelaksanaan sistem pemilihan umum langsung yang dilaksanakan pada tahun 2004.

Proses reformasi di Indonesia pada tahun1998 yang diharapkan oleh seluruh elemen / lapisan masyarakat adalah sebuah perubahan yang menyeluruh di masyarakat (semua bidang). Tujuannya adalah semua kebijakan politik dan ekonomi berada ditangan rakyat dalam arti sesungguhnya

DAFTAR PUSTAKA

• http://sospol-fisip.blogspot.com/2012/11/makalah-perubahan-sosial.html
• http://hendrogibol.blogspot.com/2012/08/makalah-sosiologi-perubahan-sosial.html
• http://makalahgood.blogspot.com/2011/11/makalah-perubahan-sosial.html
• http://czillagoz.blogspot.com/2013/11/sistem-pemerintahan.html

SHARE THIS

Share it Share it Tweet