Skripsi Pelaksanaan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pelimpaihian Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Di Bidang Izin Mendirikan Bangunan Di Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Ciamis


BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Salah satu perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat adalah Kecamatan. Sebagai instansi pemerintah, Kecamatan mempunyai kedudukan yang cukup strategis dan dapat memainkan peran fungsional berupa pemberian pelayanan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan.

Seiring dengan perubahan kebijakan penyelenggaraan dan sistem pemerintahan daerah di Indonesia yang ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberi warna baru terhadap fungsi Kecamatan.

Perubahan kedudukan Kecamatan dan tugas serta wewenang Camat, membawa dampak pada kewenangan yang harus dijalankan oleh Camat. Namun demikian ada karakter yang berbeda antara status perangkat daerah yang ada pada Kecamatan dengan instansi/lembaga teknis daerah. Bila dilihat lebih lanjut kewenangan Camat justru lebih bersifat umum dan menyangkut berbagai aspek dalam pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan. Hal ini berbeda dengan instansi atau lembaga dinas daerah ataupun lembaga teknis daerah yang ……………                                                         

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pelaksanaan Peraturan
2.1.1. Pengertian Pelaksanaan Peraturan
Pelaksanaan Peraturan atau dengan kata lain implementasi kebijakan merupakan perwujudan pelaksanaan dan amanat Undang-Undang karena di dalam peraturan perundang-undangan sudah jelas mengenai pengaturan tentang pelaksanaan peraturan tersebut.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno,2007:146) : Implementasi peraturan/kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.
Menurut pendapat Edwards III (dalam Winarno,2007: 174), terdapat empat syarat yang mempengaruhi pelaksanaan peraturan, yaitu :

1. Komunikasi
Komunikasi memegang peranan penting dalam pelaksanaan peraturan. Oleh karena itu harus dilakukan secara jelas, tepat dan konsisten. Komunikasi ini memegang peranan penting dalam menjembatani hubungan antara pimpinan dengan bawahannya. Komunikasi ini bisa dilakukan melalui tulisan maupun lisan. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi jelas, tepat dan konsisten. Komunikasi yang jelas adalah komunikasi yang menjabarkan maksud dan tujuan dan apa yang dikomunikasikan.

2. Sumber-sumber
Sumber-sumber merupakan faktor yang utama dalam pelaksanaan peraturan, untuk itu perlu penyesuaian antara jumlah pegawai dengan banyak tugas yang harus dilakukan ketidak-efektifan penerapan kebijaksanaan. Hal ini disebabkan oleh karena terjadinya tumpang tindih antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lainnya sehingga masing-masing sumber daya tidak bisa fokus pada tugas mereka.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian
Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan yang dilandasi dengan metode keilmuan. Hal ini sejalan dengan pendapat. Sumantri dalam Sugiyono (1992:5) yang mengemukakan sebagai berikut :
Metode ilmiah itu merupakan gabungan antara pendekatan rasional dan empiris, dimana pendekatan rasional memberikan kerangka berfikir yang koheren dan logis. Sedangkan pendekatan empiris memberikan kerangka pengujian dalam memastikan suatu kebenaran.

Dengan demikian yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu cara pengumpulan data dengan pendekatan rasional dan empiris sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Analisis, yang artinya suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan sedang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun, dan menjelaskan data yang diperoleh untuk kemudian dianalisis sesuai dengan teori yang ada.
Sedangkan Surakhmad (1984:140) mengemukakan pengertian dan metode deskriptif analisis adalah sebagai berikut :
Metode deskriptif analisis adalah suatu pemecahan masalah yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang, pelaksanaan ……

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk skripsi yang lebih lengkapnya, bisa Anda unduh dibawah ini :




0 Response to "Skripsi Pelaksanaan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pelimpaihian Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Di Bidang Izin Mendirikan Bangunan Di Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Ciamis"

Post a Comment

Silahkan berkomentar dengan baik dan sopan, bila ada kesulitan silahkan bertanya