Kliping Tentang Lingkungan Hidup

Kerusakan Lingkungan Meningkatkan Risiko Bencana

 

 

Pada berbagai negara termasuk di Indonesia. Tingkat kerusakan lingkungan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan tinggi rendahnya risiko bencana di suatu kawasan, terutama di negera-negara kepulauan seperti Indonesia

Korelasi antara tingkat Kerusakan Lingkungan dan Resiko Bencana ini terungkap dari World Risk Report (Laporan Risiko Dunia) 2012 yang diluncurkan oleh German Alliance for Development Works (Alliance), United Nations University Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS) dan The Nature Conservancy (TNC) di Brussels, Belgia, awal Oktober ini.

World Risk Report mencatat sepanjang 2002 hingga 2011, telah terjadi 4.130 bencana di seluruh dunia yang mengakibatkan lebih dari 1 juta meninggal dunia dan kerugian material mencapai US$1,195 triliun. Laporan Risiko Dunia ini juga membuat World Risk Index (Indeks Risiko Dunia) yang memeringkatkan 173 negara berdasarkan risiko menjadi korban bencana sebagai akibat dari bencana alam.

10 negara dengan peringkat tertinggi atas resiko bencana akibat kerusakan alam adalah: Vanuatu (63,66%), Tonga (55,27%), Filipina (52,46%), Jepang (45,91%), Costa Rica (42,61%), Brunei Darussalam (41,10%), Mauritius (37,35%), Guatemala (36,30%), El Salvador (32.60%), dan Bangladesh (31.70%). Sedangkan negara dengan risiko bencana terendah adalah Malta dan Qatar.

 n
Indonesia sendiri, berdasarkan Indeks Risiko Dunia ini berada di peringkat ke-33 dengan nilai 10,74%. Meskipun begitu Indonesia masih termasuk negara berisiko tinggi terhadap berbagai Bencana Alam seperti banjir, gempa bumi, erosi, kenaikan air laut, abrasi pantai dan badai.

Dalam laporan ini, Kerusakan Lingkungan mempunyai dampak nyata terhadap peningkatan risiko bencana. Sebaliknya, alam mempunyai kemampuan untuk mengurangi risiko bencana tersebut. Salah satunya adalah terumbu karang dan mangrove menurut Dr Michael Beck, Ilmuwan The Nature Conservancy, sekitar 200 juta orang di dunia yang sangat berisiko jika terumbu karang rusak. 200 juta orang tersebut paling banyak tersebar di 7 negara yaitu Indonesia dan India (masing-masing 35 juta orang), Filipina (20 juta), China (15 juta), Brazil, Vietnam, dan Amerika Serikat (seluruhnya 7 juta).




Herman Khaeron Pimpin Satgas Pramuka Peduli Lingkungan Hidup dan Sosial

 

SUMEDANG, (PRLM).- Kwarda Pramuka Jawa Barat resmi melantik Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron sebagai ketua Satuan Tugas Peduli Lingkungan Hidup dan Sosial Kemasyarakatan, Rabu (11/3/2015). Pelantikan satgas dipimpin langsung Ketua Kwarda Pramuka Jawa Barat Dede Yusuf di Bumi Perkemahan Letjen (Purn) Mashudi Kiara Payung, Jatinangor, Sumedang.

Sejumlah tokoh yang juga diangkat menjadi anggota Satgas antara lain Agung Budi Santoso (DPR RI), Anton Sukartono Suratto (DPR RI), Hery Dermawan (DPRD Jawa Barat), Surahman (DPRD Jawa Barat), Cecep Suhendar (DPRD Kab. Bandung). Dede Yusuf menuturkan, pembentukan satgas merupakan salah satu wujud komitmen Pramuka dalam menjaga lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

"Satgas ini juga dimaksudkan untuk melakukan berbagai program pencegahan dan recovery bencana alam yang kerap terjadi di berbagai wilayah di Jawa Barat. Termasuk perbaikan sarana dan prasarana masyarakat dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki Pramuka," ujar Dede.

Dede Yusuf berharap, satgas yang dipimpin Herman akan memperkokoh dharma bakti Pramuka Jawa Barat yang selama ini telah terlibat dalam berbagai aksi kemasyarakatan. "Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Herman dan kawan-kawan yang telah bersedia ikut serta terlibat dalam mengembangkan Pramuka, wilayah Jawa Barat terbentang mulai dari Depok sampai Cirebon, Laut Jawa sampai Laut Selatan. Melalui Satgas mari kita gelorakan pengabdian masyarakat dan lingkungan hidup," ujar Dede yang juga Ketua Komisi IX DPR ini. 

Sementara itu, Herman merasa tersanjung menjadi bagian dari keluarga besar Pramuka Jawa Barat. "Apalagi diberi tugas untuk menjaga lingkungan hidup dan sosial kemasyarakatan. Karena sejak muda saya gemar melakukan kegiatan Pramuka dan alam luar," ujar Herman.
Sebelum menjalani prosesi pelantikan, Herman Khaeron dan anggota satgas terlebih dulu mengikuti tradisi pembaretan serta pengalungan kacu Merah Putih. Mereka mesti melakukan aksi jalan kaki atau pengembaraan sejauh beberapa kilometer di wilayah Bumi Perkemahan. Setelah mengikuti pelantikan, acara dilanjutkan dengan penanaman 3.000 aneka bibit pohon hasil sumbangan Balai Pembibitan Tanaman Hutan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta pemberian santunan 150 paket sembako untuk masyarakat yang membutuhkan.

Surabaya Green Action-1500 Mangrove untuk Surabaya

 

 
Tanam mangrove bersama di Pantai Kenjeran-Surabay
Anak Teknik pun juga memiliki rasa peduli lingkungan yang tinggi.

Surabaya Green Action/SGA, merupakan acara peduli lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh mahasiswa ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya). Acara yang berlangsung di Pantai Ria Kenjeran-Surabaya ini meliputi tanam 1500 pohon mangrove, bersih-bersih pantai, penyuluhan dampak sampah plastik, dan pembuatan papan peduli lingkungan. Acara ini dihadiri oleh berbagai macam komunitas pecinta lingkungan di Surabaya, pelajar SMP-SMA-Mahasiswa, dan masyarakat sekitar. Dalam pelaksanaan tanam mangrove, peserta harus masuk ke dalam pantai berlumpur dan mereka antusias mengikuti tanpa rasa takut.

Setelah tanam mangrove, peserta mengikuti penyuluhan tentang bahaya sampah plastik. Kemudian dilanjutkan pembagian Tas Ramah Lingkungan

“Pencemaran lingkungan semakin meningkat dari tahun ke tahun, namun kita harus optimis lingkungan akan pulih kembali. Ini merupakan aksi kecil yang bisa kita berikan kepada lingkungan, namun dampak besar akan kita rasakan nanti. Kalau bukan kita yang peduli, terus siapa lagi” kata Satya, ketua pelaksana SGA.


Banyak Sungai Di Solo Tercemar Limbah, Baku Mutu Air Rendah

 

 

Merdeka.com - Pencemaran sungai di Kota Solo, Jawa Tengah, kini kondisinya memprihatinkan. Bahkan hampir semua sungai tercemar atau melebihi ambang batas baku mutu.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Solo, Agus S mengatakan sungai tersebut antara lain: Sungai Gajah Putih, Kali Pepe, Kali Anyar dan Sungai Bayangkara. Di beberapa sungai itu kandungan tembaga (cu) dan fosfat seperti deterjen melebihi ambang batas baku mutu 0,2 mg per liter.

Sedangkan 2 sungai, yakni Sungai Brojo dan Sungai Jenes tercemar limbah dan kualitas airnya melebihi batas ambang mutu. Kandungan Chemical Oxygen Demand (COD) di dua sungai tersebut terbukti melebihi angka yang ditetapkan pemerintah.

"Penyebabnya karena proses pembuangan limbah rumah tangga di Solo sebagian besar masih dibuang ke aliran sungai," ujarnya, Jumat (29/08).

Lebih lanjut Agus mengatakan, secara bertahap melalui anggaran APBD dan APBN pihaknya mulai mengatasi persoalan limbah pencemaran air sungai, dengan cara membangun IPAL terpadu. "Kami harapkan ini bisa mengurangi pencemaran air," katanya.

Agus menuturkan, pihaknya rutin melakukan uji laboratorium kualitas air sungai di Solo. Menurut dia ada 7 komponen parameter untuk menilai kondisi air, di antaranya mengukur kadar BOD, COD, kandungan logam berat, warna, bau, dan rasa, seng dan lainnya. 

"Banyak faktor yang mempengaruhi kejernihan air. Yakni perilaku warga dan masih adanya industri rumah tangga yang membuang limbah langsung ke sungai," katanya.

Pembuangan lumpur tinja ke sungai juga masih sangat berpengaruh dan jelas akan mencemari air sungai. Pihaknya masih mengkaji sejauh mana pencemaran itu dan solusinya.

KLH Gelar Aksi Masyarakat untuk Penyelamatan Sungai Ciliwung

 

 

Jakarta, EnergiToday – Kementerian Lingkungan Hidup RI menyelenggarakan Aksi Masyarakat Untuk Penyelamatan Sungai Ciliwung, hari ini, Selasa (5/3), sebagai upaya terpadu penyelamatan Ciliwung, bertempat di Komunitas Daerah Aliran Sungai (DAS) Masyarakat Peduli Ciliwung (MAT PECI), Cawang, Jakarta Timur.

Kegiatan ini diisi dengan penanaman pohon, pameran, dan talk show “Solusi Penyelamatan Sungai Ciliwung” yang menghadirkan narasumber Menteri Lingkungan Hidup, Prof.Dr. Balthasar Kambuaya MBA, Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Imam Ernawi, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Muhammas Tauhid, serta Ketua Gerakan Ciliwung Bersih Erna Witoelar.

Menteri Negara Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya dalam sambutannya mengatakan, “Penurunan kualitas Sungai Ciliwung sudah memprihatinkan dan kita harus segera bertindak cepat. Upaya penyelamatan Sungai Ciliwung harus dilakukan oleh semua pemangku kepentingan, baik oleh pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, maupun masyarakat, serta para penggiat lingkungan.” ujarnya.

Saat ini, kerusakan lingkungan Sungai Ciliwung, seperti meningkatnya lahan kritis dengan erosi tanah yang tinggi, fluktuasi debit yang tinggi antara musim kemarau dan penghujan, menyebabkan banjir di DKI Jakarta. Ini menandakan DAS Ciliwung semakin tidak sehat dengan perbedaan debit air musim kemarau dan musim penghujan lebih dari 300 kali lipat. “Semua ini karena salah manusia, yang tidak perduli kepada lingkungan khususnya Sungai Ciliwung, dimana sampah yang dibuang ke Sungai belum lagi limbah baik rumah tangga maupun industri yang dibuang ke Sungai. Ini harus menjadi gerakan bersama,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Balthasar memberikan apresiasi kepada Ketua gerakan Ciliwung Bersih, Ibu Erna Witoelar, dan semua gerakan untuk aksi penyelamatan Sungai Ciliwung. (wis)



Walhi Menilai Dephut Layak Dibubarkan

 

 
Pada tahun 2006 Menteri Kehutanan sendiri yang telah menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan agar industri pulp dan kertas menghentikan penggunaan bahan baku dari kayu alam pada tahun 2009 sudah final saat menadampingi Presiden pada acara Kampanye Indonesia Menanam di tahun 2006.

“Kami melihat Departemen Kehutanan sudah mulai renta dan tidak lagi mampu mengingat setiap kebijakan yang pernah dilahirkan, dan mungkin sudah saatnya Departemen Kehutanan dibubarkan dan dimasukan menjadi Eselon I di bawah Departemen Pengelolaan Sumberdaya Alam” ujar Ade Fadli, Pengkampanye Isu Hutan WALHI.

Aparat penegak hukum sudah dapat menjerat industri yang tetap menggunakan kayu alam sebagai bahan baku industrinya, karena hingga saat ini tidak ada peraturan yang memperkenankan industri pulp dan kertas menggunakan bahan baku dari kayu alam. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 101/Menhut-II/2004 tentang Percepatan Pembangunan Hutan Tanaman untuk Pemenuhan bahan Baku Industri Pulp dan Kertas pun secara jelas menyebutkan bahwa industri pulp dan kertas harus memenuhi bahan bakunya dari hutan tanaman.

Industri pulp dan kertas yang sudah tidak sehat, baik untuk pemenuhan bahan baku maupun dari sisi finansial, sebaiknya tidak diberikan suntikan pendanaan ataupun permakluman untuk pemenuhan bahan baku. Sudah terlalu lama Pemerintah memberikan perlakuan berlebihan terhadap industri yang tidak memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan rakyat, dan hanya menyebabkan terjadinya bencana ekologis di berbagai tempat.

“WALHI mendesakkan kepada Pemerintah untuk segera melakukan audit terhadap seluruh industri pulp dan kertas, serta hutan tanaman di Indonesia, dan segera melakukan penegakan hukum dan pencabutan perijinan, bila terbukti tidak mampu lagi dikelola secara lebih baik” lanjut Ade Fadli.

Kejadian-kejadian penggusuran paksa komunitas lokal/adat, pencemaran lingkungan akibat industri pulp dan kertas, serta maraknya pembalakan haram (/destructive logging/) di industri pulp dan kertas, merupakan sebuah upaya sistematis untuk menghancurkan sistem kehidupan dan budaya tradisional rakyat Indonesia, yang merupakan penopang dari kehidupan berbangsa. Bila Pemerintah tetap hanya berpihak kepada kelompok pengusaha dan pemodal, maka negeri ini akan semakin rapuh dan terus-menerus dilanda bencana ekologi.

SHARE THIS

Share it Share it Tweet