Makalah Objek Ilmu Pemerintahan

OBJEK DAN POSISI ILMU PEMERINTAHAN

Untuk menentukan posisi ilmu pemerintahan dalam khazanah sosial, haruslah dicari benah merahnya sehingga kemandiriannya semakin tampak, yaitu melalui perhubungan ilmu pemerintah dengan disiplin ilmu lain, sekaligus melihat persamaan dan perbedaannya

Ada dua jenis ilmu-ilmu sosial yang dapat dibedakan dalam perhubungan ini, yaitu pertama dengan perhubungan sesama ilmu-ilmu kenegaraan yang saling bertumpang tindih (convergency) kemudian yang kedua perhubungan sesama ilmu sosial nonkenegaraan yang mesti dikaji keterkaitannya untuk perkembangan ilmu pemerintahan itu sendiri.

Ilmu-ilmu kenegaraan dalam paradigma lama yang akan dilihat perhubungannya dalam bab ini adalah :

a. Ilmu pemerintahan dengan ilmu negara
b. Ilmu pemerintahan dengan ilmu administrasi negara
c. Ilmu pemerintahan dengan ilmu politik
d. Ilmu pemerintahan dengan ilmu tata negara

Sedangkan ilmu-ilmu non kenegaraan yang akan dilihat perhubungannya dalam uraian selanjutnya, adalah

a. Ilmu pemerintahan dengan ilmu filsafat
b. Ilmu pemerintahan dengan ilmu ekonomi
c. Ilmu pemerintahan dengan ilmu sosiologi
d. Ilmu pemerintahan dengan geografi (ilmu bumi)
e. Ilmu pemerintahan dengan sejarah
f. Ilmu pemerintahan dengan psikologi

Uraian berikut ini adalah perhubungan ilmu pemerintahan dalam ilmu-ilmu kenegaraan dalam paradigma lama

Hubungan ilmu-ilmu kenegaraan paradigma lama

Gambar diatas merupakan pertumpangtindihan ilmu-ilmu kenegaraan (paradigma lama), dimana inti adalah negara itu sendiri, karena merupakan objek materia ilmu-ilmu kenegaraan
Untuk membedakan ilmu-ilmu kenegaraan tersebut, perhatikan tabel berikut :

Keterangan :

•  Objek forma bersifat khusus dan spesifik karena meerupakan pusat perhatian suatu disiplin ilmu pengetahuan (fokus of interest)
• Objek materia bersifat umum karena topik yang dibahas secara global tentang pokok persoalan (subyect matter)

Obyek Material dan Obyek Formal Ilmu Pengetahuan
“No problem, no science”. Ungkapan Archi J Bahm ini seolah sederhana namun padat akan makna. Dari ungkapan ini kita bisa mengetahui bahwasanya ilmu pengetahuan muncul dari adanya permasalahan tertentu. Ilmu pengetahuan, menurut Bahm, diperoleh dari pemecahan suatu masalah keilmuan. Tidak ada masalah, berarti tidak ada solusi. Tidak ada solusi berarti tidak memperoleh metode yang tepat dalam memecahkan masalah. Ada metode berarti ada sistematika ilmiah.
Permasalahan merupakan obyek dari ilmu pengetahuan. Permasalahan apa yang coba dipecahkan atau yang menjadi pokok bahasan, itulah yang disebut obyek. Dalam arti lain, obyek dimaknai sebagai sesuatu yang merupakan bahan dari penelitian atau pembentukan pengetahuan.
Setiap ilmu pengetahuan pasti mempunyai obyek. Obyek dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: Obyek material dan obyek formal.

Yang disebut obyek material adalah sasaran material suatu penyelidikan, pemikiran atau penelitian ilmu. Sedangkan menurut Surajiyo dkk. obyek material dimaknai dengan suatu bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan pengetahuan. Obyek material juga berarti hal yang diselidiki, dipandang atau disorot oleh suatu disiplin ilmu. Obyek material mencakup apa saja, baik yang konkret maupun yang abstrak, yang materil maupun yang non-materil. Bisa pula berupa hal-hal, masalah-masalah, ide-ide, konsep-konsep dan sebagainya. Misal: objek material dari sosiologi adalah manusia. Contoh lainnya, lapangan dalam logika adalah asas-asas yang menentukan pemikiran yang lurus, tepat, dan sehat. Maka, berpikir merupakan obyek material logika.

Istilah obyek material sering juga disebut pokok persoalan (subject matter). Pokok persoalan ini dibedakan atas dua arti, yaitu:

• Pokok persoalan ini dapat dimaksudkan sebagai bidang khusus dari penyelidikan faktual. Misalnya: penyelidikan tentang atom termasuk bidang fisika; penyelidikan tentang chlorophyl termasuk penelitian bidang botani atau bio-kimia dan sebagainya.
• Dimaksudkan sebagai suatu kumpulan pertanyaan pokok yang saling berhubungan. Misalnya: anatomi dan fisiologi keduanya berkaitan dengan struktur tubuh. Anatomi mempelajari strukturnya sedangkan fisiologi mempelajari fungsinya. Kedua ilmu tersebut dapat dikatakan memiliki pokok persoalan yang sama, namun juga dikatakan berbeda. Perbedaaan ini dapat diketahui apabila dikaitkan dengan corak-corak pertanyaan yang diajukan dan aspek-aspek yang diselidiki dari tubuh tersebut. Anatomi mempelajari tubuh dalam aspeknya yang statis, sedangkan fisiologi dalam aspeknya yang dinamis.

Obyek formal adalah pendekatan-pendekatan secara cermat dan bertahap menurut segi-segi yang dimiliki obyek materi dan menurut kemampuan seseorang. Obyek formal diartikan juga sebagai sudut pandang yang ditujukan pada bahan dari penelitian atau pembentukan pengetahuan itu, atau sudut pandang darimana obyek material itu disorot. Obyek formal suatu ilmu tidak hanya memberikan keutuhan ilmu, tetapi pada saat yang sama membedakannya dari bidang-bidang lain. Suatu obyek material dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang sehingga menghasilkan ilmu yang berbeda-beda. Oleh karena itu, akan tergambar lingkup suatu pengetahuan mengenai sesuatu hal menurut segi tertentu. Dengan kata lain, “tujuan pengetahuan sudah ditentukan.

Misalnya, obyek materialnya adalah “manusia”, kemudian, manusia ini ditinjau dari sudut pandang yang berbeda-beda sehingga ada beberapa ilmu yang mempelajari manusia, diantaranya: psikologi, antropologi, sosiologi dan sebagainya.

c. Implikasi Obyek Material dan Obyek Formal
Persoalan-persoalan umum (implikasi dari obyek material dan obyek formal) yang ditemukan dalam bidang ilmu khusus itu antara lain sebagai berikut:

• Sejauh mana batas-batas atau ruang lingkup yang menjadi wewenang masing-masing ilmu khususitu, dari mana ilomu khusus itu dimulai dan sampai mana harus berhenti.
• Dimanakah sesungguhnya tempat-tempat ilmu khusus dalam realitas yang melingkupinya.
• Metode-metode yang dipakai ilmu tersebut berlakunya sampai dimana.
• Apakah persoalan kausalitas (hubungan sebab-akibat yang berlaku dalam ilmu ke-alam-an juga berlaku juga bagi ilmu-ilmu sosial maupun humaniora.

METODOLOGI ILMU PEMERINTAH

Pengertian Ilmu:
“Ilmu adalah seperangkat aturan dan bentuk, guna penelitian yang diciptakan oleh orang-orang yang menghendaki jawaban yang handal.”(Hoover 1989:4).

“Ilmu adalah deskripsi data pengalaman secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rumus-rumus yang sederhana.”(Poedjawiyatn 1975:12).

Ilmu -pengetahuan, pengetahuan --ilmu.
Ilmu adalah pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri:
1. Mempunyai objek tertentu.
2. Bersifat empiris.
3. Memiliki metode tertentu.
4. Sistematis.
5. Dapat ditransformasikan
6. Bersifat universal dan bebas nilai.

Mempunyai objek tertentu, Objek ilmu itu ada objek material (objek yang disoroti) dan objek forma (sudut penyorotan).Sama halnya dengan locus dan focus.
Bersifat empiris, dapat ditangkap, terukur, teramati, dapat diverifikasi.
Memiliki metode tertentu, metode bersifat umum terukur, dan metode bersifat khusus, yang berkaitan dengan objek forma itu bersangkutan.

Sistematis, ilmu tersususn seperti sebuah limas, terdiri dari konsep-konsep, proposi-proposi, teori-teori, dalil-dalil.Hubungan antarunsur dalam suatu ilmu bersifat fungsional sehingga terbentuk sebuah kesatuan yang sistematis.Sedangkan locus ilmu berkaitan dengan Science Tree.
Dapat ditransformasikan, sebagai pengetahuan yang sistematis dan metodis, ilmu harus dapat ditransformasikan dari satu orang ke orang lain. Melalui transformasi tersebut ilmu dapat berkembang secara meluas.

Bersifat universal dan bebas nilai, ilmu bersifat universal dalam arti: bebas ruang, bebas waktu, bebas nilai. Soal bebas nilai ada 2 pandangan (bebas nilai -positivistik, tidak bebas nilai-pandangan ideologis (Van Peursen, 1985:4).

ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI, AKSIOMOLOGI ILMU
Ontologi: “berbicara mengenai hakikat apa yang dikaji.”
Epistemologi: “membahas mengenai bagaimana caranya memperoleh pengetahuan yang benar.”
Aksiologi: “membahas mengenai mengapa ilmu itu ada serta nilai kegunaannya bagi kehidupan manusia.”

HAKIKAT ILMU PEMERINTAHAN
Ontologi ilmu pengetahuan:
Objek materia ilmu pemerintahan: negara, objek forma ilmu pengetahuan: “hubungan antara negara dengan rakyatnya dalam kaitan kewenangan dan pelayanan.” (debatable).
Ilmu yang memiliki objek materia: negara: Ilmu politik, ilmu negara, ilmu hukum tata negara, ilmu administrasi negara dsb- satu rumpun dengan ilmu pemerintahan, sehingga:memiliki hubungan yang sangat erat, saling memengaruhi, salin meminjam konse dan teori.
Negara: rakyat + pemerintahan = ilmu pemerintahan.

Apa yang dimaksud dengan ilmu pemerintahan? “adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara rakyat dengan organisasi tertinggi negara (pemerintah) dalam konteks kewenangan dan pemberian pelayanan.

Aksiologi ilmu pemerintahan:
Aksiologi suatu ilmu sangat tergantung pada kemauan ilmu itu sendiri dan para pendukungnya untuk menjalankan 5 fungsi ilmu yaitu: mendeskripsikan (describe), menjelaskan (explanation), memverifikasi (verification), memprediksi (prediction), membentuk teori (theory formulation).
Fungsi ilmu yang pertama sampai dengan keempat berkaitan dengan gejala alam dan atau gejala sosial.Sedangkan fungsi kelima berkaitan dengan ilmu itu sendiri dalam rangka pengembangan dan upaya mempertahankan diri.

•  Semakin mampu menjalankan kelima fungsi diatas seara simultan, sebuah ilmu menjadi semakin fungsional.
• Akan semakin banyak pendukungnya.
• Akan semakin banyak yang mengkaji dan memerlukan teori-teori baru.

Sebaiknya, apabila sebuah ilmu tidak mampu menjalankan fungsi-fungsi keilmuannya, maka lama kelamaan akan ditinggalkan pendukungnya, dan akhirnya ilmu tersebut akan mati.

Epistomologi ilmu pemerintahan:
Berkaitan dengan motodologi ilmu pengetahuan, berkaitan dengan ciri khas ilmu pengetahuan. Ciri khas ilmu pengetahuan:
1. Berkaitan dengan kekuasaan yang sah (kewenangan).
2. Melingkupi kepentingan orang banyak/masyarakat luas.
3. Berkaitan dengan pemberitaan pelayanan pada masyarakat luas
4. Sarat dengan nilai-nilai.
5. Dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah empirik.

Pandangan Karl R Popper tentang epistomologi:
“Cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan dasar dan pengandaiannya.”
Aliran-aliran:
Skeptisme, meragukan kemungkian menemukan sesuatu yang sungguh-sungguh benar.Di dukung oleh kaum sophis.Karya ilmiah --sistesis pengetahuan manusia.
Rasionalisme, dengan menggunakan prosedur tertentu dari akal manusia, dengan ditemukan pengetahuan yang dalam keadaan apapun tidak mungkin salah.Dicari dalam alam pikiran (Plato, Descrates).
Empirisme (Locke, Berkley, Hune), semua pengetahuan manusia adalah pengalaman indrawi.
Perpaduan rasionalime dan empirisme, berangkat dari alam pikiran diakhiri dengan pengalaman inderawi. Berangkat dari pengalaman inderawi, diperkuat dengan alam pikiran. (Popper, Immanuel Kant, Jhon Stuart).

Problem Epistemologis menurut Karl R. Popper:
• Apakah perbedaan antara pengetahuan dan opini yang benar.
• Bagaimana mencari pembenaran (justification) atas pernyataan bahwa kita mengetahui sesuatu.
• Haruskan kita mengatakan bahwa seluruh apa yang kita ketahui, pada suatu waktu tertentu, merupakan semacam "struktur” yang mempunyai dasar pada apa yang kebetulan “eviden” secara langsung pada waktu itu?
• Apa yang kita ketahui dan seberapa jauh rentangan pengetahuan kita? Bagaimana kita memutuskan suatu kasus particular, apakah kita mengatahui dan apa kriteria pengetahuan kita?
• Apa yang disebut dengan “kebenaran akal” (truths of reason)
• Problematika metafisis.
• “Problema kebenaran.” (Alfons Teryadi, 1989: 21-24).

Popper mengembangkan pandangan emprisme kritis, yakni: “Suatu teori tidak dapat ditegukan (diversifikasikan) secara positif melainkan dapat disangkal (difalsifikasikan). Penolakan yang gagal merupakan penguatan (koroborasi) terhadap teori yang dicoba ditolak (refutasi).”
Ciri-ciri pokok epistemologi: pendekatan objektivis, pemecahan masalah (problem solving).

Hubungan metodologi keilmuan dengan metodologi penelitian
Metodologi: methodos (meta=dunia di balik yang nyata, hodos= jalan, cara). Logis = diskursus, kajian, ilmu.
Metodologi ilmu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan metodologi penelitian.Keduanya bersifat saling mengisi dan saling memperkuat.Gambaran hubungan antara keduanya dapat disederhana.
Metodologi ilmu
Penelitian temuan & Teorimetodologi penelitian

“Ilmu sebagai pengetahuan yang tersistematisasi digunakan sebagai alat untuk mengatasi berbagai masalah dan memperoleh jawaban yang benar mengenai kehidupan alam dan sosial. Salah satu cara terbaik untuk memperoleh jawaban yang benar adalah dengan mengadakan penelitian guna memperoleh temuan-temuan dan teori. Temuan dan teori bersifat memperkaya metodologi keilmuan dan metodologi penelitian. Proses kegiatannya bersifat siklus, seiring dengan dinamika perubahan alam dan sosial.

Empat metode untuk memahami sesuatu (methods of knowing) menurut Pierce (dalam Kerlinger, 1973) yaitu:
a. The method of tenacity (wahyu).
b. The method of authority (otoritas).
c. The a priory method (intuisi).
d. The method of science (metode ilmiah).

Penelitian termasuk ke dalam metodi ilmiah, sebagai metode memahami yang paling baik guna memperoleh kebenaran alamiah. Menurut Ndraha (1997), metodologi penelitian adalah metodologi yang digunakan untuk program dan kegiatan penelitian. Sedangkan metodologi ilmu secara formal terkait di dalam definisi aksioma, anggapan dasar, pendekatan, model analisis dan model konstruk, pengalaman dan konsep.

Aksioma adalah proposisi yang telah diterima sebagai sebuah kebenaran.Anggapan dasar adalah proposisi yang sifanya “self-evidence” yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Model analisis adalah penyederhanaan suatu kompleksitas permasalahan-permasalahan yang digunakan untuk memudahkan pembahasan.
Konsep adalah hasil akhir proses pembentukan pengertian, mencakup baik, nama, kata dan perangkat, peristiwa maupun ide kompleks yang membentuk keseluruhan pengertian sebagaimana dimaksud dengan kata/kalimat tersebut.
Konstruk adalah konsep yang memiliki acuan empiris.Proposisi adalah pernyataan tentang hubungan yang terdapat di antara dua term.Teori adalah sekumpulan proposisi yang saling berkaitan secara logis dalam bentuk penegasan empiris mengenai kaitan-kaitan sebab akibat di antara variabel-variabel.

GEJALA-GEJALA PEMERINTAHAN

a. Pemerintahan sebagai sebuah sistem sosial.
b. Pemerintahan sebagai sistem kekuasaan.
Sebagai suatu sistem sosial, pemerintahan adalah gejala yang berkaitan dengan suatu peran, status dan organisasi sosial.Peran dan status merupakan unsur sistem sosial yang paling kecil.
Ada 2 macam analisis terhadap suatu sistem sosial:
a. Indiographic analysis: deals with the uniqueness of the single case in al its individual glory-the problem of clinician or humanist.
b. Nomothetic analysis: deals with the characteristics that different chases have a common: it abstract from reality the traits of multiple instance. (Alfred Kuhn, 1974: The Logic of Social System p. 14).
Gejala pemerintahan sebagai suatu sistem sosial dapat dilihat secara idiografis maupun nomotesis.Analisis idiografis ini memiliki dengan kasus tunggal yang bersifat unik berkaitan dengan kecemerlangan individual.Analisis idiografis ini memiliki kaitan erat dengan metodologi penelitian kualitatif maupun studi kasus.

Analisis nomotesis berkaitan dengan karakteristik dimana kasus-kasus berbeda dengan persamaan.Analisis nomotesis diabstraksikan dari realitas sifat-sifat dari rangkaian kejadian-kejadian.
Analisis idiografis maupun nomotesis dpat dilakukan melalui pendekatan longitudinal maupun cross sectional.pendekatan longitudinal adalah pendekatan mengatamati sesuatu gejala secara memanjang dilihat dari dimensi waktu, sedangkan pendekatan cross-sectional adalah pendekatan mengamati suatu gejala lintas menyolang dengan memotong rentangan waktu.
Di dalam analisis nomotesis, proprosi menjadi berkurang positifnya dan menjadi lebih bersifat probabilistic, semakin berkurang ketepatannya dan semakin bertambah ketidakpastiannya.Analisis nomotesis menggunakan proposisi yang disarikan dari waktu dan tempat.
Pada sisi lain analisis idiografis berkaitan dengan rincian yang kaya dari kasus-kasus tertentu. Di dalam menarik kesimpulan pengamatan gejala sosial, ada dua pendekatan yang digunakan.
1. Pendekatan a-priori: artinya mengambil kesimpulan sebelum tersedia cukup bukti lebih didasarkan pada akal sehat (common sense) dan pandangan otoritas.

2. Pendekatan a-posteriori: menarik kesimpulan setelah memperoleh cukup fakta, data dan informasi.
Untuk gejala sosial yang bersifat kompleks dan multidimensional, di dalam menarik kesimpulan dengan pendekatan a-priori.Sedangkan untuk gejala-gejala sosial yang bersifat kompleks dan multidimensional, di dalam menarik kesimpulan perlu dukungan fakta, data dan informasi yang akurat dan aktual. Dari ruang lingkup kajian terhadap gejala sosial, dapat dibedakan antara: pendekatan redaksionistik, pendekatan teleologis.

Pendekatan reduksionis adalah sebuah pendekatan yang melihat gejala sosial dan sudut yang lebih sempit, tapi mendalam.Sebaliknya, pendekatan teologis melihat gejala sosialdari sudut pandang yang luas dan jangka panjang.Pemerintah sebagai salah satu gejala sosial dapat dilihat dari pendekatan teleologis.

Gejala pemerintahan berkaitan dengan sistem kekuasaan.Kekuasaan yang dibahas disini adalah kekuasaan yang sah atau kewenangan (otoritas/authority).Ilmu pemerintahan tidak berbicara bagaimana memperoleh kekuasaan, melainkan bagaimana menjalankan kekuasaan yang sah.
Di dalam menjalankan kekuasaan yang sah, pemerintah dibatasi oleh: aturan hukum, norma-norma, kepatutan, dan etika.

Pada masyarakat yang makin maju, peranan norma dan etika menjadi lebih dominan dibandingkan dengan aturan hukum yang tertulis. Hubungan antara pemerintah dengan masyarakat maupun antar-anggota masyarakat lebih banyak didasarkan pada saling pengertian dan pemahaman bersama.Aturan hukum tertulis digunakan pada tahap terakhir apabila kesepakatan, saling pengertian dan pemahaman tidak memberikan hasil yang diharapkan.

METODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN
Ilmu pemerintahan sebagai bagian dari ilmu sosial dapat menggunakan semua metodologi yang digunakan dalam ilmu sosial. Akan tetapi secara spesifik, ilmu pemerintahan memiliki 6 metodologi utama, yaitu:
1. Studi kasus
2. Studi komparasi.
3. Pendekatan legalistic.
4. Studi historis.
5. Pendekatan model.
6. Pendekatan paradigmatic.

Studi Kasus:
Soemargono (1995) menekankan bahwa salah satu metodologi penting yang digunakan untuk menganalisis gejala pemerintahan adalah metode studi kasus.
Pengertian: studi kasus adalah strategi penelitian sosial atau suatu metode penelitian yang mempelajari kejadian-kejadian (case) pada fenomena komtemporer di dalam kehidupan nyata. (-kasus = sesuatu yang telah terjadi).
Jenis-jenis studi kasus:
Menurut Yin (1996) ada 3 kasus studi kasus: studi kasus eksplanatoris, eksploratoris, deskriptif.
Studi kasus menjawab pertanyaan: how? Why? What?
Dilihat dari objeknya, dibedakan antara:
- Studi kasus tunggal (berdiri sendiri, dalam ruang lingkup terbatas. Contoh pengunduran diri seorang PNS).
- Studi kasus berganda (kasus berkaitan dengan lainnya, sehingga menjadi sangat rumit. Contoh pengunduran diri Jaksa Agung.

Studi Kasus eksplanatoris: bersifat menjelaskan gejala atau kasus yang diamati, pertanyaan utama yang ingin dijawab adalah: mengapa dan bagaimana?
Studi kasus eksploratoris: bersifat menggali informasi yang melatarbelakangi terjadinya suatu kasus. Pertanyaan utama yang ingin dijawab adalah berapa banyakkah dan siapakah?
Studi kasus deskriptif: bersifat menggambarkan suatu kasus. Pertanyaan utama yang ingin dijawab adalah apakah?

Untuk studi kasus ada 4 komponen desain penelitian yang penting, yaitu:

• Pertanyaan-pertanyaan penelitian
• Unit-unit analisisnya.
• Logika yang mengaitkan data dengan proposisi tersebut.
• Krieria untuk menginterpretasi temuan.

Enam sumber bukti untuk studi kasus:
o Dokumen.
o Rekaman arsip
o Wawancara
o Rekaman arsip
o Observasi peran serta
o Perangkat fisik.

Bentuk-bentuk analisis studi kasus yang dominan:
Penjodohan pola: variabel non equivalen sebagai pola, penjelasan tandingan sebagai pola, pola-pola yang lebih sederhana.
Pembuatan penjelasan: unsur-unsur penjelasan, hakikat perulangan dalam pembuatan penjelasan, persoalan potensial di dalam pengembangan penjelasan.
Analisis deret waktu: deret waktu sederhana, deret waktu yang kompleks, kronologis.
Beberapa peristiwa harus selalu terjadi sebelum peristiwa yang lain, dimana urutan kebalikannya tidak mungkin terjadi. Beberapa kejadian harus selalu diikuti oleh kejadian yang lain atas dasar kontigensi. Beberapa peristiwa hanya dapat mengikuti peristiwa lain setelah suatu lintasan waktu yang diprediksi. Periode-periode waktu tertentu dalam suatu studi kasus mungkin ditandai oleh beberapa kelompok kejadian yang berbeda secara substansial dari kejadian pada periode waktu lainnya.(Robert K. Yin, 1996: 157).
Bentuk analisis yang tidak dominan: analisis unit-unit terpancang, observasi ulang, pendekatan survei kasus.

METODE KOMPARASI (PERBANDINGAN)
Menurut Ridley dalam “The Study of Goverment” (1975).
Fokus studi pemerintahan : institusional.
Metodenya: perbandingan.
Kegunaan: pratikal.
Metode perbandingan yang dimaksudkan disini adalah perbandingan satu institusi dengan institusi lainnya yang sejenis. Di dalam pengertian perbandingan, terkadang adanya unsur yang sama dan adanya unsur yang berbeda.
Ridley (1975) menyarankan di dalam mempelajari pemerintahan, lebih mudah apabila digunakan pendekatan institusional.Sebab pada dasarnya pemerintah adalah sebuah organisasi formal yang kompleks (lihat pendapat Alfred Kuhn, 1974 The Logic of Social System).
Perbandingan kelembagaan pemerintahan dapat dilakukan dengan melihat aspek-aspek: kedudukan dan kewenangannya, organisasinya, kualitas dan kuantitas sumber daya aparaturnya, kinerjanya.

PENDEKATAN LEGALISTIK
Pemerintah adalah gejala kekuasaan yang sah.Jadi kegiatan pemerintahan selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Gejala semacam ini dapat dipahami dengan pendekatan legalistik formal. Dalam arti menggunakan rujukan berbagai peraturan yang digunakan pemerintah pada saat: membuat kebijakan, memberitahukan pelayanan kepada masyarakat, menegakkan aturan.
Pada saat menggunakan pendekatan legalistik, kajian ilmu pemerintahan dapat meminjam teori, paradigma, konsep, definisi yang digunakan ilmu hukum.


STUDI SEJARAH
Gejala pemerintahan adalah aktivitas sosial yang berkelanjutan dan terus menerus mengalami perubahan, baik secara evolutif, evolutif dipercepat, ataupun revolutif. Perubahan gejala pemerintahan dapat mengikuti tiga kecenderungan: linier, siklus, spiral. (*)

SHARE THIS

Share it Share it Tweet